PASIR PENGARAIAN, Nadipos.id – Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian mengikuti kegiatan Zoom Meeting Validasi Ketahanan Pangan dan UMKM dalam Satu Data Pemasyarakatan yang dilaksanakan pada Selasa (3/3/2026).
Kegiatan tersebut diikuti langsung oleh Kepala Lapas Pasir Pengaraian, Efendi P Purba, didampingi Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Kegiatan Kerja (Binadik dan Giatja) Sunu Istiqomah Danu serta Kepala Subseksi Bimbingan Kerja (Bimker) Andi Sarhairi.
Zoom meeting ini dilaksanakan sesuai arahan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan agar seluruh Lapas dan Rutan se-Indonesia menginput data secara riil pada sistem Satu Data Pemasyarakatan. Data yang dihimpun meliputi kegiatan kemandirian warga binaan, khususnya di bidang ketahanan pangan dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dalam arahannya ditegaskan bahwa Satu Data Pemasyarakatan menjadi sistem terpadu untuk menghimpun serta memvalidasi data dari seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan. Keabsahan laporan yang diinput harus bersifat faktual dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan, bukan sekadar formalitas administratif.
Kegiatan kemandirian yang dimaksud mencakup usaha produktif warga binaan seperti pertanian, perikanan, peternakan, hingga berbagai kegiatan UMKM seperti kerajinan, kuliner, dan jasa lainnya.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian telah melaporkan sejumlah data ketahanan pangan, di antaranya kegiatan kemandirian di bidang peternakan dan pertanian. Selain itu, pada sektor UMKM, terdapat kegiatan kemandirian di bidang jasa seperti laundry, pangkas rambut, serta pembuatan kue yang dikelola oleh warga binaan sebagai bagian dari program pembinaan.
Kepala Lapas Pasir Pengaraian Efendi P Purba menegaskan pentingnya akurasi dan konsistensi data dalam sistem Satu Data Pemasyarakatan.
“Data yang kita laporkan harus benar-benar sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Program kemandirian yang berjalan di Lapas Pasir Pangaraian bukan hanya untuk memenuhi administrasi, tetapi benar-benar menjadi bekal keterampilan bagi warga binaan. Karena itu, keakuratan data menjadi hal yang sangat penting dan harus dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Dengan adanya validasi ini, diharapkan seluruh laporan kegiatan kemandirian di lingkungan pemasyarakatan dapat tersaji secara transparan, akurat, dan menjadi dasar pengambilan kebijakan yang tepat dalam pengembangan program pembinaan ke depan.(Rls/TZL)
Editor : Admin
