ROKAN HULU, Nadipos.id – Wakil Bupati Rokan Hulu, H. Syafaruddin Poti, SH, MM, menghadiri rapat asistensi daerah terkait proyeksi kemampuan keuangan daerah untuk Tahun Anggaran (TA) 2026. Rapat yang dilaksanakan secara virtual tersebut membahas daerah-daerah yang proyeksi pendapatannya dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan belanja minimum.
Dalam kegiatan itu, Wakil Bupati didampingi Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Rokan Hulu, Drs. H. Yusmar, M.Si, beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, pada Senin (20/4/2026).
Rapat asistensi ini dinilai penting mengingat adanya tantangan dalam struktur APBD, di mana proyeksi kemampuan keuangan daerah diperkirakan belum mampu menutupi kebutuhan belanja wajib atau minimum pada 2026.
Pihak pusat melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah memaparkan sejumlah data. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu tercatat sebesar 6,79 persen, berada di atas rata-rata nasional. Namun, tingkat kemiskinan masih menjadi tantangan, yakni sebesar 8,12 persen atau sekitar 70,65 ribu jiwa.
“Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada di angka 73,61, masih di bawah rata-rata nasional sebesar 75,06. Prevalensi stunting tercatat 21,40 persen dan memerlukan perhatian serius. Infrastruktur jalan kabupaten dalam kondisi rusak mencapai 75,2 persen atau sekitar 1.875,41 kilometer,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati memaparkan realisasi dan rencana belanja wajib yang menjadi fokus asistensi. Pada bidang pendidikan, alokasi anggaran sebesar 20 persen dari total belanja, dengan capaian saat ini sekitar 34,62 persen dari target.
Untuk sektor infrastruktur, target belanja sebesar 40 persen, namun baru terealisasi 28,57 persen.
“Sementara belanja pegawai untuk tahun 2026 diproyeksikan sebesar 30 persen, namun saat ini masih berada di angka 38,18 persen,” ungkapnya.
Selain itu, Wakil Bupati juga memaparkan penerimaan pajak dan retribusi daerah yang menunjukkan kinerja bervariasi. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mencapai 73,17 persen, pajak rokok 79,05 persen, pajak tenaga listrik 36,42 persen, dan pajak air tanah masih rendah, yakni 18,72 persen.
Wakil Bupati menekankan potensi besar Rokan Hulu sebagai wilayah dengan perkebunan kelapa sawit yang luas, dengan sekitar 50 hingga 56 pabrik kelapa sawit.
“Kami berharap ada dukungan untuk hilirisasi industri sawit serta pelibatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai mitra usaha guna meningkatkan pendapatan daerah,” jelasnya.
Pemerintah daerah juga menjalankan program penguatan UMKM melalui pinjaman modal tanpa bunga, dengan bunga ditanggung APBD, untuk pinjaman di bawah Rp5 juta.
Rapat ditutup dengan permohonan arahan dari pemerintah pusat agar Kabupaten Rokan Hulu dapat memenuhi ketentuan belanja minimum serta mengoptimalkan potensi daerah di tengah tantangan fiskal.(Rls/TZL)
Editor : Admin
