Nadipos.id,MAGETAN – Pemerintah Desa Pingkuk, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, mulai mematangkan penyesuaian anggaran desa melalui Musyawarah Desa (Musdes) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2026, Senin (9/11/2026).
Musyawarah tersebut menjadi momentum penting bagi pemerintah desa bersama unsur terkait untuk mengevaluasi sekaligus menyelaraskan program kerja dengan kebutuhan masyarakat serta kondisi anggaran yang tersedia.
Kegiatan ini dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimca) Bendo, perangkat desa, dan sejumlah unsur terkait lainnya.
Kepala Desa Pingkuk, Ajis Santoso, mengatakan bahwa perubahan APBDes diperlukan agar kebijakan penganggaran desa tetap relevan dengan perkembangan situasi dan kebutuhan masyarakat selama tahun berjalan.
Menurutnya, setiap penyesuaian anggaran harus melalui pertimbangan matang dengan mengedepankan program yang benar-benar menjadi prioritas.
“Melalui musyawarah ini, kami ingin memastikan pengelolaan keuangan desa berjalan lebih tepat sasaran, transparan, dan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ungkap Ajis Santoso.
Ia juga menegaskan bahwa keterlibatan berbagai pihak dalam pembahasan anggaran sangat diperlukan. Dengan demikian, setiap keputusan yang dihasilkan dapat menjadi landasan pelaksanaan program pemerintahan dan pembangunan desa.
Selain membahas penyesuaian anggaran, Pemdes Pingkuk juga menaruh perhatian terhadap persiapan pelaksanaan Pilkades 2027, termasuk rencana penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting.
Sementara itu, Camat Bendo, Hermin, mengingatkan agar pemerintah desa senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menyusun dan menggunakan anggaran. Pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan secara tertib administrasi, terbuka, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Ia juga meminta agar program pembangunan disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah yang saat ini mengalami keterbatasan. Menurutnya, pemerintah desa perlu lebih selektif dalam menentukan kegiatan agar anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.
“Kami berharap pembangunan di desa dapat disesuaikan dengan kondisi fiskal daerah yang saat ini cukup terbatas. Program-program prioritas pemerintah pusat, seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), juga diharapkan bisa segera direalisasikan,” ujarnya.
Melalui forum Musdes tersebut, diharapkan seluruh rencana kegiatan yang tertuang dalam perubahan APBDes 2026 dapat tersusun secara proporsional, sesuai kebutuhan warga, serta tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pembahasan ini sekaligus menjadi upaya memperkuat sinergi antara pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dan seluruh unsur masyarakat demi mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.(Ndri)
