KAMPAR, Nadipos.id – Komisi II DPRD Kabupaten Kampar meminta Pemerintah Kabupaten Kampar segera mengambil langkah strategis untuk mengantisipasi potensi kekurangan stok obat di RSUD Bangkinang yang diperkirakan terjadi dalam beberapa bulan ke depan.
Permintaan tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kampar, Tony Hidayat, usai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama jajaran RSUD Bangkinang dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar di ruang rapat Komisi II DPRD Kampar, Senin (18/5/2026).
Menurut Tony, ketersediaan obat merupakan faktor penting dalam menjaga kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Karena itu, kondisi anggaran pengadaan obat yang semakin menipis perlu segera mendapat perhatian serius.
Berdasarkan hasil pembahasan, anggaran belanja obat RSUD Bangkinang tahun 2026 tercatat sekitar Rp6,7 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp4,7 miliar telah direalisasikan sehingga sisa anggaran yang tersedia berkisar Rp2 miliar.
Di sisi lain, kebutuhan pengadaan obat rumah sakit mencapai rata-rata Rp1 miliar setiap bulan. Dengan kondisi tersebut, anggaran yang tersisa diperkirakan hanya mampu memenuhi kebutuhan hingga Juli 2026.
“Jika tidak ada langkah antisipasi, dikhawatirkan terjadi kekurangan stok obat sebelum APBD Perubahan disahkan,” kata Tony.
Komisi II DPRD Kampar menilai persoalan tersebut lebih disebabkan oleh keterbatasan regulasi terkait batas maksimal belanja obat, bukan karena tidak tersedianya sumber dana.
Menurut Tony, pemerintah daerah masih memiliki sejumlah potensi pendanaan yang dapat dimanfaatkan, salah satunya melalui pencairan piutang program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).
“Potensi pendanaan sebenarnya masih ada, termasuk dari piutang Jamkesda yang dapat ditagih secara berkala. Namun, ada ketentuan yang membatasi pagu belanja obat,” ujarnya.
Untuk menghindari gangguan pelayanan kesehatan, DPRD Kampar mendorong pemerintah daerah melakukan pergeseran anggaran sebelum pembahasan APBD Perubahan. Selain itu, penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) juga dinilai dapat menjadi salah satu alternatif dalam memenuhi kebutuhan mendesak pengadaan obat.
Komisi II berharap langkah tersebut dapat segera direalisasikan agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
“Jangan sampai pelayanan rumah sakit terganggu karena keterbatasan obat. Ini kebutuhan dasar yang harus segera diatasi,” tegas Tony.
DPRD Kampar menegaskan akan terus memantau perkembangan persoalan tersebut guna memastikan pelayanan kesehatan di RSUD Bangkinang tetap berjalan dengan baik dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. (ADV)
Editor : Admin
